Kota Cilegon Berubah Menjadi Kota Korea

Kota Cilegon saat ini sedang menghadapi perubahan besar dengan masuknya Industri Korea yang akan menggunakan tenaga kerja dari Negara Asal.

Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon.[rujukan?] Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel,PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda..

Tourism Map Cilegon

Asal Muasal

Kota Cilegon

Begitu banyak perusahaan asing di Kota Cilegon ini yang salah satunya adalah Perusahaan-Perusahaan dari Korea.

1. DUKUNG PROYEK KS, 40 PERUSAHAAN KOREA SIAP INVESTASI DI CILEGON

Whery Enggo Prayogi - detikfinance
Rabu, 24/08/2011 09:24 WIB
Jakarta - Sebanyak 40 Perusahaan Korea siap berinvestasi di Indonesia, dan menjadi industri pendukung proyek bersama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dengan Pohang Iron and Steel Corporation (Posco) dalam pembangunan pabrik baja terpadu berkapasitas 6 juta ton.

Menurut Vice President Corporate Communication KRAS, Wawan Hernawan, masing-masing perusahaan Korea ini akan berinvestasi minimal Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Menempati area sekitar Cilegon Banten, 40 perusahaan tersebut masuk pada sektor-sektor yang dibutuhkan KS-Posco di masa mendatang.

"Ini memang komitmen setelah Posco masuk, akan ada 40 perusahaan Korea akan bangun pabrik. Bentuknya sampai saat ini PMA (Penanaman Modal Asing) dengan nilai Rp 100 miliar, Rp 150 miliar dan Rp 200 miliar, macem-macem," tutur Wawan di Jakarta, Selasa (24/8/2011).

Pada tahap awal, industri semen, power plant dan kimia akan masuk. Kemudian berlanjut pada industri alumunium, suku cadang, refractory (bata tahan api), dan Oksigen.

"Namun belum ada tindak lanjut, Mou atau apapun. Ini kan sebelumnya keinginan dari KS dan Posco, untuk adanya sinergi. Dan tanggapannya sangat baik," ucapnya.

KS-Posco memang telah berkomitmen membangun pabrik baja bersama di Cilegon. Dengan target produksi 6 juta ton per tahun, proyek besar ini akan menghabiskan dana investasi US$ 6 miliar.

Pada tahap awal, pabrik baru akan berkapasitas 3 juta ton yang akan selesai di 2013. Produk-produk yang dihasilkan HRC (hot rolled coil), slab, dan plate.

Untuk tahap kedua akan dilakukan konstruksi di 2011 dengan kapasitas 3 juta ton. Sehingga total pembangunan dari tahap pertama dan kedua dilakukan selama 5 tahun. Dari jumlah produksi di tahap kedua, sebanyak 30% akan diekspor ke Vietnam untuk memenuhi pabrik baja Posco yang memproduksi baja hilir.

2. KOREA SELATAN BANGUN FASILITAS TERMINAL CNG DI BANTEN SENILAI US$ 2 MILLIAR

JAKARTA. Tiga perusahaan asal Korea Selatan akan membentuk konsorsium guna membangun fasilitas terminal Compressed Natural Gas (CNG) di Bojanegara, Banten.

Ketiga perusahaan tersebut adalah Korea Electric Power Corporation (Kepco), Korea Gas Corporation (Kogas) dan Korea National Oil Company (KNOC). Total investasi untuk pembangunan fasilitas terminal CNG mencapai US$ 2 miliar.

"Konsep investasinya Kepco akan menggandeng Kogas dan KNOC. Kepco yang akan menjadi pemimpin," ujar General Manager Kepco, Kim Young Seng, Kamis (30/6).

Menurut Kim, proyek ini akan menguntungkan bagi kedua negara baik Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Kepco, ini akan memperbesar perusahaan kami dan bagi Indonesia akan menjadi solusi bagi defisit gas PLN.

"Tiga perusahaan akan membangun penyulingan CNG dan sistem pembebanan dalam bidang gas serta bongkar dan sistem penyimpanan untuk pembangkit listrik," jelas Kim.

Menurut Kim, teknologi CNG ini akan menyuplai pembangkit listrik di Bojanegara dan kilang produksi amonia. Sebenarnya, proyek Bojanegara sudah disetujui oleh Korea Selatan dan Indonesia sejak Oktober 2004. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

Awalnya, Kepco akan membangun fasilitas terminal LNG, namun proyek tersebut terpaksa tertunda dan digantikan oleh CNG. "Karena terus tertunda, oleh karenanya kami mengusulkan untuk melakukan revisi mengganti bahan bakar pembangkit Bojanegara 750 megawatt (MW) dari LNG menuju CNG," kata Kim.

Permintaan gas di Indonesia tiap tahunnya makin tinggi. Sementara banyak lapangan-lapangan gas baik yang berskala kecil dan menengah masih belum dapat dikembangkan dengan baik.

Kim melanjutkan proyek tersebut, terintegrasi dari hulu ke hilir. Pertama, ketiga konsorsium itu akan mengembangkan gas di lapangan-lapangan marginal yang memiliki cadangan gas sebesar 0,5 Trillion Cubic Feet (TCF). Kemudian konsorsium juga akan membangun fasilitas terminal dan transportasi CNG.

Setelah itu, gas CNG akan dipergunakan untuk membangun pembangkit Bojanegara dengan kapasitas 750 MW. Selain membangun pembangkit Bojanegara, ketiga konsorsium juga akan membangun kilang produksi amoniak.

"Kilang produksi ammonia ini akan dibangun setelah Bojanegara dan lokasinya berdekatan dengan pembangkit Bojanegara. Hasil produksinya sebanyak 66% akan diekspor ke South Korea dan sisanya untuk domestik," kata Kim.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo mengatakan ada beberapa sumur gas di Jawa Barat yang bisa digunakan untuk proyek CNG ini. Namun, dia belum bisa menyebutkan lapangan mana saja yang memungkinkan untuk dikembangkan. 

3. PEMPROV BANTEN MINTA KRAKATAU POSCO PEKERJAKAN WARGA BANTEN

Di Posting oleh Editor Biro Humas dan Protokol pada 17th Januari, 2012
20120117-A1 PEMPROV BANTEN MINTA KRAKATAU POSCO PEKERJAKAN WARGA BANTEN-1

KOTA SERANG – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah meminta kepada manajemen PT Krakatau-Posco agar mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja yang berasal dari warga Banten. Permohonan itu disampaikan agar keberadaan PT Krakatau-Posco dapat menyumbang dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang ada di Banten.

“Hal ini bertujuan juga agar kondusifitas tenaga kerja dapat terjalin dengan baik khususnya di Banten” kata Gubernur saat melakukan audiensi dengan lima delegasi dari Korea Selatan membahas perkembangan proyek PT Krakatau Posco di Pendopo Gubernur Banten, Selasa, (17/1).

Pertemuan itu merupakan sinergitas antara Pemerintah Banten dengan Krakatau-Posco sebagai tindaklanjut pertemuan beberapa waktu lalu. Gubernur juga mengungkapkan, dirinya bertanggungjawab terhadap kemajuan pekerja perempuan di Banten.

“Saya memiliki kewajiban untuk menarik semangat kaum perempuan Banten untuk maju dan berupaya meningkatkan kemampuannya” katanya.

Gubernur juga mengharapkan terjalin kerjasama yang baik seperti dituangkan melalui MoU antara Pemerintah Korea Selatan dengan Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten berjanji akan berbicara dengan pihak Pemerintah Kota Cilegon untuk menindaklanjuti penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Krakatau-Posco yang diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan ekonomi masyarakat Banten.

“Kami juga telah membahasnya dengan Menteri Koordinator Perekonomian terkait keberadaan Krakatau-Posco di Banten” katanya.

Gubernur juga meminta kepada Krakatau-Posco agar membantu pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung.

“Saya berharap pembangunan JSS ini harus ada kerjasama dengan Krakatau-Posco terkait pengadaan baja hingga JSS selesai dibangun” katanya.

Rombongan lima orang delegasi dari Korea yang beraudensi dengan Gubernur diantaranya Christi-Corporate Secretary Krakatau Posko, Mr.Kim Dong Ho- Direktur Keuangan Krakatau Posco, Mr.Yoon Duk-CEO Posco, Mr.Bak-Direktur SDM Krakatau-Posco Alugoro.

Sebagaimana diketahui, Krakatau-Posco adalah join venture antara PT Krakatau Steel (KS) dengan Pohang Steel and Iron Corporation (Posco) dari Korea Selatan. Perusahaan yang berpusat di Kota Cilegon ini akan melakukan pembangunan pabrik baja terpadu (integrated steel mill).

CEO Krakatau Posco-Mr.Bak melalui penerjemahnya mengatakan kunjungan delegasi Posco ke Banten ini juga dalam rangka mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten periode 2012-2017. Selain itu untuk membahas perkembangan proyek pembangunan Krakatau-Posco sehingga bisa bermanfaat bagi pembangunan di Banten dan nasional.

“Krakatau-Posco akan memberikan seluas-luasnya kesempatan bekerja bagi masyarakat Banten yang ingin bekerja di perusahaan kami” katanya, termasuk mengundang Gubernur untuk berkunjung ke Korea Selatan pada akhir Februari mendatang untuk melihat pabrik miliknya yang ada di Korea.

“Bahkan pada bulan Maret nanti, Presiden SBY juga akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Korea Selatan” jelasnya.

4. BANTEN-AUSTRALIA-KOREA JAJAKI INVESTASI PERBANKAN

Di Posting oleh Editor Biro Humas dan Protokol pada 7th Februari, 2013
20120207-A2 BANTEN-AUSTRALIA-KOREA JAJAKI INVESTASI PERBANKAN-3

KOTA SERANG – Provinsi Banten kembali mendapat perhatian investor. Kali ini investor datang dari delegasi dagang Australia-Korea yang tergabung dalam JASH (perusahaan perbankan Australia-Korea) untuk menjajaki bidang perbankan di Banten. Delegasi diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Banten-H.Rano Karno di ruang kerjanya di KP3B, Kec.Curug, Kota Serang, Kamis (7/2).

Penerimaan delegasi dagang Australia-Korea oleh Wakil Gubernur Banten, didampingi Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT)-Eneng Nurcahyati, Direktur Banten Global Development (BGD)-Rudi Rajab, Dirut Bank Indonesia Cabang Banten-Ananda Pulungan, serta para Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ada di wilayah Banten.

Ketua rombongan JASH (perusahaan perbankan Australia-Korea)-Asti mengatakan kedatangannya ke Banten dilakukan dalam rangka penjajakan perbankan khususnya perbankan pemerintah yang ada di Banten. Secara garis besar, kedatangannya ke Banten ingin bekerjasama memajukan perbankan yang ada di Banten.

Dalam penjelasannya, ia menawarkan sebuah alat mesin hitung uang yang saat ini dianggap canggih dan terkini. “Mesin hitung uang yang kami tawarkan punya kelebihan mendeteksi uang palsu dan mencatat nomor seri uang yang dihitung, uang yang sudah rusak dan lain sebagainya” katanya. Kemampuan alat ini juga menurut Astri bisa menghitung uang hingga triliunan rupiah di setiap transaksi kas perwakilan kantor bank hingga kegiatan transaksi perbankan di setiap cabang dapat terdeteksi secara sentral.

Sementara itu Wagub menyambut positif kehadiran para investor yang diharapkan akan membawa perubahan di sektor perbankan tersebut. Dalam kesempatan dialog singkatnya, Wagub memaparkan sejumlah kondisi Banten terkini termasuk rencana investasi besar Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

“Banten nanti akan memiliki JSS yang rencana pembangunannya telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di pemerintah pusat. Banten juga mempunyai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Kabupaten Pandeglang dengan sejumlah kawasan industri yang sangat menunjang bagi kegiatan perekonomian masyarakat dan bagi negara pada umumnya” terang Wagub.

Masih menurut Wagub, saat ini ada wacana pemindahan ibukota negara dan jika peluang itu dipilih di Provinsi Banten, maka sangatlah memungkinkan karena letaknya dan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Banten sangatlah berpeluang, namun hal ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan Wakil Gubernur dengan rombongan pengusaha ini berlangsung sekitar 2 jam. Diharapkan ke depan jalinan kerjasama antara Banten dengan JASH dapat segera terwujud. (liputan humasbanten)

5. KOREA BERMINAT BANGUN PABRIK PETROKIMIA DI CILEGON

Jakarta - Salah satu perusahaan produsen bahan baku petroJdmian asal Korea Selatan Lotte Petrochemical menyatakan minatnya untuk membangun pabrik di Cilegon, Jawa Barat. Ada investor, dari Korea Selatan yang telah menyatakan minatnya untuk mendirikan bahan baku petrokimia seperti Polyethylene dan Polypropylene seluas 100 hektar di Cilegon, Jawa Barat," ungkap Direktur Jenderal Bina Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut Panggah, investor asal Korsel tersebut akan menginvestasikan dana sekitar US$5 miliar. Namun demikian, kata Panggah, belum ada kepastian kapan waktu perusahaan tersebut akan membangun pabriknya. "Investasinya mencapai US$5 miliar. Untuk starting tergantung dari finishing persoalan legal dan mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, sehingga bisa segera dimulai. Kalau kita sih berharap agar lebih cepat bisa lebih baik," tuturnya.

Terkait dengan pembangunan pabriknya, lanjut dia, paling tidak memakan waktu sekitar 4 tahun. Nantinya, jika telah beroperasi, perusahaan ini kemungkinan besar akan menggandeng mitra lokal dalam negeri. "Mereka lagi mencari. Bisa pertamina atau lokal partner yang lain," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah menyambut baik adanya investasi ini. Pasalnya, jika terealisasi, impor bahan baku petrokimia yang selama ini mencapai USS 6 miliar per tahun akan dapat ditekan hingga 20%.

"Seperti polyethilyne, polyprophelyne, paraceline, polyctrien. Yang impornya mencapai US$ 5-6 miliar setiap tahunnya. Pentingnya proyek ini adalah itu akan memproduksi macam-macam bahan baku, sehingga tidak saja bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga ada sisa yang bisa diekspor. Dan ini juga bisa meningkatkan daya saing kita," tandasnya.

Impor US$8 Miliar

Guna memenuhi permintaan dalam negeri akan petrokimia, Kemenperin memproyeksikan bahwa impor produk petrokimia 2013 akan mencapai US$ 8 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan perkiraan realisasi impor tahun ini pada kisaran US$ 6-7 miliar. "Kondisi itu setidaknya bakal berlanjut hingga 2-3 tahun ke depan," ujar Panggah.

Menurut dia, Indonesia masih harus mengimpor petrokimia karena sesuai peta rencana pengembangan, proyek-proyek investasi yang sedang dikaji diproyeksikan baru bisa dinikmati tahun 2016-2017. Beberapa di antaranya dari kilang minyak dan petrokimia di Balongan (Jawa Barat) "dan Tuban (Jawa Timur) dengan nilai investasi masing-masing US$ 8-9 miliar, yang akan dibangun Pertamina dengan Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco.

Setiap tahun, kebutuhan produk petrokimia untuk industri hilir di Tanah Air naik sekitar 10%. Guna memenuhinya dari dalam negeri, pemerintah menawarkan sejumlah insentif di antaranya tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk barang modal atas impor mesin dan barang, serta bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri untuk penanaman modal.

Selain itu, infrastruktur juga harus dibangun guna inendukung industri petrokimia nasional. "Investor melihat Indonesia berpeluang besar. Seiring pertumbuhan ekonomi nasional, itu menjadi daya tarik bagi minat investor. Kemenperin akan mengawal minat-minat investasi ini," katanya.

Panggah mengatakan, dengan membangun industri petrokomia nasional, Indonesia diharapkan bisa menjadi eksportir produk petrokimia. Tahun 2011, permintaan produk petrokimia nasional mencapai 4,42 juta ton, berupa ethylene, propylene, polyethylene, monoethylene, polypropylene, dan butadiene. Pasokan dari dalam negeri tercatat mencapai 3,35 juta ton, sehingga kekurangannya masih harus diimpor. Tahun 2016, permintaan petrokimia diproyeksikan 5,58 juta ton. Dengan investasi pengembangan industri petrokimia, Indonesia bisa memasok 8,34 juta ton. "Dengan begitu, ada kapasitas untuk diekspor sekitar 1,57 juta ton," tutur dia.

Panggah menambahkan, pengembangan indusri petrokimia memerlukan penguatan struktur pada hulu ke hilir. Indonesia bisa memanfaatkan cadangan minyak, gas, dan barubara di Tanah Air. Karena itu, hal tersebut perlu didukung kebijakan pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah rencana investasi petrokimia, diantaranya di Balongan dan Banten.

LANJUT's

Tantangan SDM Indonesia di Era Globalisasi

RESPON KOTA CILEGON

1. DIDIK CILEGON SIAPKAN KURIKULUM UNTUK HADAPI DUNIA INDUSTRI

Mar 04, 2013 09:46 Editor : qizink
CILEGON - Kedatangan warga negara Korea ke Kota Cilegon sebagai tenaga kerja di sejumlah perusahaan di kota Cilegon ternyata menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon. Dindik Kota Cilegon akan menyiapkan kurikulum untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan yang dapat menjawab kebutuhan riil pendidikan di tengah arus industrialisasi. "Selama ini memang sudah banyak warga Korea yang datang ke kota kami," ungkap Kasi Pendidikan Dindik Kota Cilegon Humaedi, Senin (4/3).

Menurutnya, pendidikan harus mengikuti perubahan sosial di masyarakat yang semakin heterogen. "Masyarakat industri di Cilegon hari ini merupakan hal yang tak terhindarkan. Untuk itu Dinas Pendidikan, terutama bagian pembelajaran perlu memikirkan hal ini agar tidak ada kesenjangan antara pendidikan dengan kesiapan peserta didik menjawab kondisi lingkungannya," ujarnya.

Diketahui, saat ini sejumlah warga negara Korea banyak tinggal di Kota Cilegon untuk bekerja. Bahkan kedatangan warga Korea ini akan bertambah seiring akan dioperasikannya PT Krakatau-Posco. (WAHYUDIN)

2. PEMKOT CILEGON INCAR RETRIBUSI DARI PEKERJA ASING

Sabtu, 09 Maret 2013 18:22 CILEGON
[Ilustrasi (bbs)] Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Banten mulai mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Raperda ini bakal menjadi dasar hukum untuk penarikan retribusi bagi pekerja asing yang ada di Kota Cilegon.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Taufiqurrohman mengatakan, usulan Raperda IMTA sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) NO.97 tahun 2012.

"Setelah diterbitkannya PP tersebut, kami melihat adanya potensi retribusi yang bisa ditarik oleh daerah. Namun begitu, langkah itu harus ada turunannya berupa perda," ujar Taufiq, Sabtu (9/3/2013).

Merujuk data IMigrasi Kota Cilegon, tercatat ada sebanyak 706 pekerja asing yang berasal dari 28 negara bekerja di berbagai industri di Kota Baja tersebut.

Menurut Taufik, saat ini raperda tersebut telah selesai disusun oleh Disnaker Cilegon dan telah diserahkan kepada Bagian Hukum Setda Cilegon untuk kemudian dibahas oleh DPRD setempat.

Dalam draft sementara Raperda tersebut, setiap orang asing akan dipungut retribusi sebesar 100 USD per bulan.(rb/tom migran)

3. NU KHAWATIR KOREANISASI KOTA CILEGON

4. AWASI KETAT ORANG ASING

CILEGON, BP - Keberadaan orang asing di Kota Cilegon mendapat perhatian serius sejumlah pihak. Selain, DPRD dan Pemkot Cilegon, Imigrasi Merak, juga tak ketinggalan jajaran Direktorat Intel Polda Banten. Secara khusus, petugas Intel Polda Banten melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD Cilegon, Rabu (27/3). Hal ini dilakukan karena ratusan orang asing yang ada saat ini banyak yang menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk bekerja.

Ketua Komisi I, Rebudin menyatakan, kedatangan jajaran anggota Dirintel Polda Banten dalam rangka menyatukan langkah terhadap pengawasan orang asing, khususnya di Kota Cilegon. Menurutnya, kedatangan orang asing mempunyai kemungkinan dampak negatif apabila terjadi pelanggaran terhadap izin tinggal, visa, atau ketentuan perundangan lainnya. Sehingga memerlukan pengawasan bersama antara pihak Imigrasi dan instansi terkait lainnya, termasuk pihak kepolisian. Untuk itu kemudian dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) yang diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi Merak. “Pengawasan Orang Asing ini mempunyai arti penting dalam rangka penegakan kebijakan selektif keimigrasian. Tujuannya melindungi kepentingan nasional, sehingga secara selektif terhadap orang asing. Yang akan masuk hanyalah orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan, akibat ulah orang asing di Cilegon terdapat kasus yang membuat resah wilayah yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Seperti terjadinya kasus penipuan proyek di lokasi PT Krakatau Posco yang dilakukan oleh warga Negara Korea Selatan dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah. Belum lagi ada kasus warga asing yang menyewa rumah warga dengan nilai kontrak sekian rupiah, namun pada akhirnya tidak membayar uang sewa. Sedangkan di wilayah Serang dan Tangerang ada juga warga asing yang berulah dimana banyak pabrik sepatu yang bangkrut dan kemudian ditinggal kabur begitu saja tanpa memikirkan nasib karyawan yang mayoritas warga pribumi.

“Belum lagi jika kita kaji dampaknya. Warga korea sekarang ini banyak yang bertempat tinggal di sekitar rumah warga. Jika malam hari sering membawa perempuan ke rumah yang mereka sewa. Ini jelas sudah mengkhawatirkan,” tandas Rebudin.

Oleh karenanya, Ia mengharap kepada pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait keberadaan orang asing di wilayahnya, sebelum membuat Peraturan Daerah (Perda). Dalam perwal tersebut, ia menekankan agar ada lokalisasi tempat tinggal orang asing guna menghilangkan dampak sosial terhadap masyarakat. “Kita imbau pihak imigrasi untuk memperketat lalu lintas dan keberadaan orang asing yang masuk ke Cilegon saat ini karena ada kecenderungan semakin meningkat,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi mengharapkan koordinasi dan pengawasan sebaiknya dapat dilakukan secara periodik. Sehingga dapat memberi informasi mengenai perkembangan orang asing di daerah. Selain itu karena faktor globalisasi, setiap orang asing dapat bebas keluar masuk melakukan aktivitas di daerah. Bahkan melakukan survei di beberapa daerah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh Kantor Kesbanglinmas dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan data Komisi I DPRD Cilegon, yang diperoleh dari keimigrasian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) diketahui, sebanyak 447 warga Korea Selatan berkeliaran di Cilegon.

Sejumlah permasalahan orang asing yang lainnya yang terjadi di Kota Cilegon yakni masih ada hotel yang tidak melaporkan keberadaan tamu hotel warga negara asing (WNA) kepada instansi terkait. Selain itu ada WNA yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku terkait dengan status perkimpoian.

Dari beberapa kali razia yang digelar Satpol PP Cilegon terdapat temuan yang cukup mengejutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terbukti banyak warga negara asing tersebut memang hanya memegang izin kunjungan bukan untuk bekerja di Indonesia. Bagi warga pekerja ilegal yang awalnya dipekerjakan sebagai tenaga ahli tersebut terancam pasal 122 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan subkontraktor proyek yang memperkerjakan warga asing bisa terancam pasal yang sama dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta dan bisa dideportasi. (BAR/ZAL/IGO) 

SEKILAS TENTANG PERMUKIMAN KOTA CILEGON
Di Kota Cilegon banyak sekali perumahan yang berbasis rumah dinas. Hal ini dikarenakan di Kota Cilegon terdapat banyak sekali perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan. Permukiman di Kota Cilegon dikelola oleh berbagai developer. Selain itu terdapat pula permukiman khusus bagi kaum ekspatriat. Permukiman kaum ekspatriat barat (Meksiko, Australia, Amerika Serikat dan Perancis) terdapat di Kawasan Bonakarta, sedangkan permukiman kaum ekspatriat timur (terutama orang Korea dan Jepang) berada di suatu cluster di Pondok Cilegon Indah. Sedangkan permukiman bagi warga Krakatau Steel terdapat di Komplek Perumahan Karyawan Krakatau Steel (Rumah Dinas), Propelat (Rumah Dinas), Bukit Baja Sejahtera, Palm Hills, dan Komplek Perumahan Krakatau Grogol Selain itu terdapat pula permukiman seperti Istana Cilegon, Pondok Cilegon Indah dan berbagai macam cluster komplek perumahan lainnya.

Previous
Next Post »
Thanks for your comment